Suryajagad.Com Jakarta
- Pasca tragedi reformasi 1998, ada dua hal yang kita bisa lihat dalam
perjalanan media di Indonesia, yakni datangnya kebebasan pers hasil reformasi
prodemokrasi dan berlangsungnya revolusi teknologi informasi. Pada saat yang
bersamaan, kehadiran media informasi dan komunikasi serba teknologi tersebut
justru tidak mematikan informasi dan komunikasi tatap muka lewat forum-forum
tradisional, bahkan kabar-kabur juga riuh diperbincangkan di pasar, ruang
ibadah, dan pertemuan-pertemua yang sejenis. Dalam perspektif status sebagai eksistensi masayarakat (medium is the extension
of man) dan dalam perspektif struktural-masyarakat sebagai sistem dan media
sebagai subsistem-media diharapkan dapat menjamin kesinambungan, ketertiban,
integrasi, motivasi, trendsetter, dan respons terhadap kemungkinan-kemungkinan
baru. Sehingga wajar jika kemudian media oleh banyak kalangan termasuk
kekuasaan disebutkan bawah media adalah watchdog dan pendamping masyarakat
menghadapi perubahan yang serba cepat. Di sini fungsi media begitu sangat
strategis. Bahkan tidak sedikit yang menggunkan media sebagai sarana membangun
citra dan menjaga sentrum dan episentrum kekuasaan.
Hadirnya kebebesan pers dan revolusi teknologi menujukkan betapa besarnya peranan media dan keleluasaannya dalam mewujudkan integrasi atau bahkan sebaliknya memicu dan menyuburkan disintegrasi sosial. Sebagai subsistem masyarakat, di mana media menjadi subsistem yang terbuka, setidaknya dampak publikasi media langsung sampai kepada masyarakat. Dan berpotensi menggiring satu cara pandang dan bertindak dalam masyarakat itu sendiri.
Namun di balik potret strategis tersebut ternyata perjalanan media tidak sepenuhnya mulus. Perlahan tapi pasti menuai pelbagai masalah. Masalah media terus datang silih berganti seakan-akan bak samudera yang tak bertepi. Masalah tersebut berakar dari internal dan eksternal dari media itu sendiri antara lain:
Pertama, persoalan profesionalitas. Tradisi jurnalisme kontemporer mengajarkan bahwa seorang jurnalis atau seorang wartawan yang profesional selayaknya menempatkan diri sebagai kalangan yang netral, objektif, tidak berpihak dan berjarak dengan peristiwa yang diberitakan.
Namun, ketika prinsip-prinsip tersebut terangkat menjadi semacam ‘kredo suci’ yang diterjemahkan mentah-mentah tanpa mempedulikan filsafat di belakang kelahirannya, yang dilahirkan justru barisan wartawan yang berjarak dari peran sebagai agen perubahan sosial. Ia seolah-olah hanya berkewajiban menyajikan gambar tentang apa yang terjadi. Tidak memotret nilai-nilai krusial yang sangat penting diketahui oleh publik.
Setidaknya pandangan bahwa jurnalis hanya memberitakan sesuatu yang terjadi adalah bentuk miskonsepsi. Kebenaran tak bisa disempitkan sebagai sekedar sesuatu yang secara objektif terjadi. Ketika media hanya menyajikan informasi apa adanya secara objektif tanpa melihat sesuatu yang jauh lebih penting dari persoalan yang disajikan menjadi sedikit sumir .
Hadirnya kebebesan pers dan revolusi teknologi menujukkan betapa besarnya peranan media dan keleluasaannya dalam mewujudkan integrasi atau bahkan sebaliknya memicu dan menyuburkan disintegrasi sosial. Sebagai subsistem masyarakat, di mana media menjadi subsistem yang terbuka, setidaknya dampak publikasi media langsung sampai kepada masyarakat. Dan berpotensi menggiring satu cara pandang dan bertindak dalam masyarakat itu sendiri.
Namun di balik potret strategis tersebut ternyata perjalanan media tidak sepenuhnya mulus. Perlahan tapi pasti menuai pelbagai masalah. Masalah media terus datang silih berganti seakan-akan bak samudera yang tak bertepi. Masalah tersebut berakar dari internal dan eksternal dari media itu sendiri antara lain:
Pertama, persoalan profesionalitas. Tradisi jurnalisme kontemporer mengajarkan bahwa seorang jurnalis atau seorang wartawan yang profesional selayaknya menempatkan diri sebagai kalangan yang netral, objektif, tidak berpihak dan berjarak dengan peristiwa yang diberitakan.
Namun, ketika prinsip-prinsip tersebut terangkat menjadi semacam ‘kredo suci’ yang diterjemahkan mentah-mentah tanpa mempedulikan filsafat di belakang kelahirannya, yang dilahirkan justru barisan wartawan yang berjarak dari peran sebagai agen perubahan sosial. Ia seolah-olah hanya berkewajiban menyajikan gambar tentang apa yang terjadi. Tidak memotret nilai-nilai krusial yang sangat penting diketahui oleh publik.
Setidaknya pandangan bahwa jurnalis hanya memberitakan sesuatu yang terjadi adalah bentuk miskonsepsi. Kebenaran tak bisa disempitkan sebagai sekedar sesuatu yang secara objektif terjadi. Ketika media hanya menyajikan informasi apa adanya secara objektif tanpa melihat sesuatu yang jauh lebih penting dari persoalan yang disajikan menjadi sedikit sumir .
Kedua,
problem rutinitas media. Media hari ini hidup dalam kompetisi yang sangat
ketat. Pertumbuhan media yang sangat besar menciptakan pergesekan yang cukup
akut. Tekanan kompetisi ini mendorong para pengambil keputusan di ruang-ruang
redaksi bekerja dengan naluri kesegeraan yang tinggi.
Sehingga akibat praktis yang kemudian muncul ke dalam laporan menjadi sulit untuk diwujudkan sebab ekspektasi selalu berujung pada informasi yang lebih dulu sampai, bukan siapa yang paling kuat dan berkualitas. Pola penyajian cepat pada gilirannya mengkodisikan khalayak untuk terbius dengan informasi yang ringkas dan cepat dikonsumsi, sehingga yang tampil di media adalah rangkaian peristiwa yang terpisah-pisah tanpa memiliki konteks makro yang dapat menjelaskan hubungan antar peristiwa tersebut.
Ketiga, ancaman terhadap kekerasan pelaku media masih seringkali menjadi puncak gunung es. Wartawan sebagai bagian peting dari proses kerja jurnalistik, acapkali menuai teror dan ancaman dari pelbagai pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kasus Didik Herwanto fotografer Riau Pos pada beberapa waktu lalu setidaknya menjadi bukti nyata bagaimana wartawan acapkali menjadi korban intimidasi dan kekerasan yang meresahkan. Pers yang semestinya di letakkan dalam kerangka yang terhormat dan dilindungi, pada titik klimaksnya terus menjadi sasaran empuk para pemangku kepentingan yang tidak bertanggung jawab.
Perlindungan terhadap para pekerja jurnalistik, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi paling tidak konsistensi dan pemberian sanksi yang sebesar-besarnya bagi pelaku kejahatan media tetapa harus digalakkan. Sehingga kelak tumbuh iklim media yang sejuk dan mendorong terhadap lahirnya semangat dalam menjaga NKRI dan demokrasi nasional yang kuat.
Ketiga problem di atas senantiasa menjadi luka yang nyata bagi masa depan pers di republik ini. Ketiganya menjadi arus besar yang akan menghantam diaspora media hari ini. Tentu problem ini bukan problem sederhana sebab problem media sejatinya merupakan problem demokrasi yang universal. Mengapa demikian? sebab kematian demokratisasi media adalah awal dari kematian demokrasi nasional.
Pada titik ini, tantangan yang dihadapi media di Indonesia adalah bagaimana persoalan minus profesionalitas, kontestasi yang ketat, kekerasan terhadap pers dan sejenisnya mampu dinetralisir sedemikian rupa. Sebab, jika ini dibiarkan terus berlanjut dan tanpa ada penanganan yang konprehensif dari pemerintah, pelaku media dan lembaga-lembaga independen maka haluan wajah elok media yang bermartabat akan sulit untuk diwujudkan. Sehingga ancaman atas hadirnya media buruk rupa dimungkinkan benar-benar menjadi sesuatu yang nyata.
Dengan kata lain, ke depan, pemerintah harus tetap memberikan regulasi yang utuh terkait kebebasan pers, sementara industri media bertanggung jawab memformulasikan konten berita yang benar-benar mencerahkan bagi publik. Konten berita yang tidak saja memperhatikan ‘selera’ tetapi juga kepentingan pengetahuan jangka panjang terutama bagi khalayak kaum muda.
Kemudian pada saat yang bersamaan, lembaga-lembaga swadaya masayarakat dituntut terus memberikan kontribusi berupa pengawalan dan memberikan pendidikan literasi media bagi seluruh khalayak umum. Sehingga persoalan media dari hulu hingga hilir mampu dientaskan secara komprehensif, tidak parsial dan pertikular. Karena semua elemen duduk bersama dan tidak saling memunggungi apalagi saling mengintimidasi. ( Sumber http://news.detik.com/read/2014/06/03/173658/2598745/103/menatap-masa-depan-gemilang-media-di-indonesia )
Sehingga akibat praktis yang kemudian muncul ke dalam laporan menjadi sulit untuk diwujudkan sebab ekspektasi selalu berujung pada informasi yang lebih dulu sampai, bukan siapa yang paling kuat dan berkualitas. Pola penyajian cepat pada gilirannya mengkodisikan khalayak untuk terbius dengan informasi yang ringkas dan cepat dikonsumsi, sehingga yang tampil di media adalah rangkaian peristiwa yang terpisah-pisah tanpa memiliki konteks makro yang dapat menjelaskan hubungan antar peristiwa tersebut.
Ketiga, ancaman terhadap kekerasan pelaku media masih seringkali menjadi puncak gunung es. Wartawan sebagai bagian peting dari proses kerja jurnalistik, acapkali menuai teror dan ancaman dari pelbagai pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kasus Didik Herwanto fotografer Riau Pos pada beberapa waktu lalu setidaknya menjadi bukti nyata bagaimana wartawan acapkali menjadi korban intimidasi dan kekerasan yang meresahkan. Pers yang semestinya di letakkan dalam kerangka yang terhormat dan dilindungi, pada titik klimaksnya terus menjadi sasaran empuk para pemangku kepentingan yang tidak bertanggung jawab.
Perlindungan terhadap para pekerja jurnalistik, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi paling tidak konsistensi dan pemberian sanksi yang sebesar-besarnya bagi pelaku kejahatan media tetapa harus digalakkan. Sehingga kelak tumbuh iklim media yang sejuk dan mendorong terhadap lahirnya semangat dalam menjaga NKRI dan demokrasi nasional yang kuat.
Ketiga problem di atas senantiasa menjadi luka yang nyata bagi masa depan pers di republik ini. Ketiganya menjadi arus besar yang akan menghantam diaspora media hari ini. Tentu problem ini bukan problem sederhana sebab problem media sejatinya merupakan problem demokrasi yang universal. Mengapa demikian? sebab kematian demokratisasi media adalah awal dari kematian demokrasi nasional.
Pada titik ini, tantangan yang dihadapi media di Indonesia adalah bagaimana persoalan minus profesionalitas, kontestasi yang ketat, kekerasan terhadap pers dan sejenisnya mampu dinetralisir sedemikian rupa. Sebab, jika ini dibiarkan terus berlanjut dan tanpa ada penanganan yang konprehensif dari pemerintah, pelaku media dan lembaga-lembaga independen maka haluan wajah elok media yang bermartabat akan sulit untuk diwujudkan. Sehingga ancaman atas hadirnya media buruk rupa dimungkinkan benar-benar menjadi sesuatu yang nyata.
Dengan kata lain, ke depan, pemerintah harus tetap memberikan regulasi yang utuh terkait kebebasan pers, sementara industri media bertanggung jawab memformulasikan konten berita yang benar-benar mencerahkan bagi publik. Konten berita yang tidak saja memperhatikan ‘selera’ tetapi juga kepentingan pengetahuan jangka panjang terutama bagi khalayak kaum muda.
Kemudian pada saat yang bersamaan, lembaga-lembaga swadaya masayarakat dituntut terus memberikan kontribusi berupa pengawalan dan memberikan pendidikan literasi media bagi seluruh khalayak umum. Sehingga persoalan media dari hulu hingga hilir mampu dientaskan secara komprehensif, tidak parsial dan pertikular. Karena semua elemen duduk bersama dan tidak saling memunggungi apalagi saling mengintimidasi. ( Sumber http://news.detik.com/read/2014/06/03/173658/2598745/103/menatap-masa-depan-gemilang-media-di-indonesia )
Posting Komentar