Jakarta- Semakin banyak tokoh masyarakat maupun lembaga-lembaga menolak wacana
dari Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang ingin
memasukkan tes keperawanan dalam penerimaan siswa Sekolah Menengah Atas
(SMA) dan sederajat pada 2014 nanti.
Penolakan itu, misalnya
datang dari Komisi Nasional Anti Kekerasan (KomNas) Perempuan. Hal
tersebut diutarakan Ketua Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan pada
Komnas Perempuan, Kunthi Tridewiyanti. Dia menyatakan, pihaknya menolak
keras wacana tersebut.
Menurut Konthi, tes keperawanan merupakan
bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, dan bertentangan dengan
konstitusi. Kunthi menilai tindakan tersebut merendahkan derajat,
martabat manusia dan bersifat diskriminatif terhadap perempuan.
"Tes
keperawanan juga dapat berimplikasi memutus masa depan anak perempuan
karena tidak dapat melanjutkan pendidikan dan hidup dalam stigma negatif
di dalam masyarakat. Mereka lupa, tes keperawanan ini sama saja
melanggar konstitusi," ujar Kunthi Tridewiyanti di kantornya, Jalan
Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
Kunthi
melanjutkan, wacana yang digulirkan oleh aparat pemerintah legislatif
maupun eksekutif di daerah tersebut, sebangun dengan kebijakan
diskriminatif atas nama agama dan moralitas yang terus bertambah
jumlahnya sejak 1999, ketika otonomi daerah mulai bergulir.
Untuk
itu Kunthi berharap pada saat Pemilihan Legislatif 2014 nanti
masyarakat bisa lebih cermat memilih calon wakilnya yang akan duduk di
kursi legislatif.
"Hal ini bisa dijadikan pelajaran lagi nantinya
pada saat Pemilihan 2014, mudah-mudahan masyarakat bisa lebih jeli lagi
memilih orang-orang yang akan duduk di anggota legislatif harus punya
perspektif HAM dan gender."
Sebelumnya, kabar tentang kebijakan
ini berasal dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H M Rasyid.
Dia mengatakan sedang mengajukan anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (RAPBN) 2014 untuk kebijakan tes keperawanan bagi calon
siswa SMA.
Meski Rasyid mengakui, kebijakan ini bakal menuai
kecaman, ia yakin itu adalah langkah jitu menekan maraknya kasus
prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya.(Sumber merdeka.com)
Posting Komentar